1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya ;

 

2.Menyatakan Penggugat (HASAN BASRI, MBA. Dt. Rajo Kayo) adalah Mamak Kepala Waris dalam silsilah keturunan Ayek Ungkuak/Kaum Dt Rajo Kayo, Suku Jambak, Kayu Aro Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;

 

3.Menyatakan objek perkara yang terdiri dari dua tumpak tanah kering. Tumpak I seluas + 900 m2 (Sembilan ratus meter persegi), Tumpak II seluas + 600 m2 (enam ratus meter persegi), yang terletak di Kampung Kayu Aro Nagari Ganting Mudik Selatan Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, Dengan Batas-batas sebagai berikut :

Tumpak I :

Tanah kering Milik Penggugat/Kaum Penggugat seluas + 900 M2 (Sembilan ratus meter persegi) yang dikuasai oleh Para Tergugat 1 s.d Para Tergugat 8 :

-Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Kawan ini juga;

-Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Kawan ini juga;

-Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Sungai Batang Surantih;

-Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan Kayu Aro; Tumpak II :

Tanah kering milik Penggugat/Kaum Penggugat seluas + 600 M2 (enam ratus meter persegi) yang dikuasai oleh Para Tergugat 9 s.d Para Tergugat 16 :

-Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Kawan ini juga;

-Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Kawan ini juga;

-Sebelah Barat berbatas dengan : Jalan Kayu Aro;

-Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Kawan ini juga;

 

Adalah sah Milik Penggugat/Kaum Penggugat

 

4.Menyatakan objek perkara sejak di taruko/Cancang latih oleh AYEK UNGKUAK, dikuasai secara turun-temurun oleh waris-warisnya yaitu Penggugat/Kaum Penggugat sampai tahun 2024;

 

5.Menyatakan sah tanah objek perkara adalah tanah pusaka tinggi kaum Penggugat ;

 

6.Menyatakan hubungan antara Penggugat dengan Para Tergugat hanya sesuku, dan tidak seranji seketurunan, tidak segolok segadai/tidak seharta sepusaka, tidak sepandan sepekuburan;

 

7.Menyatakan Perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek perkara Tumpak I dan Tumpak II dari tahun 1974 sampai sekarang atau selama 50 (lima puluh) tahun, merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad);

 

8.Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat dari tahun 1974 sampai sekarang atau selama 50 (lima puluh) tahun terhadap penguasaan Tumpak I dan Tumpak II, dengan perincian sebagai berikut:

 

 

 

- Kerugian Material (Materiele Schade) Immaterial (Immateriele Schade)

a.Para Tergugat 1 s.d Para Tergugat 8 objek perkara Tumpak I Kerugian Material sejumlah RP. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) + Kerugian Immaterial Rp.150.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), keseluruhannya berjumlah Rp.1.200.000.000,00 (satu milliar dua ratus juta rupiah);

b.Para Tergugat 9 s.d Para Tergugat 16 objek perkara Tumpak II Kerugian Material sejumlah RP562.500.000,- (lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) + Kerugian Immaterial Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) keseluruhannya berjumlah Rp.662.500.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

 

9.Menyatakan Perbuatan Para Tergugat, yang terdiri dari:

A.Perbuatan Para Tergugat 1 s.d Tergugat 8 yang menguasai objek perkara Tumpak I, merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad);

B.Perbuatan Para Tergugat 9 s.d 16 yang menguasai objek perkara Tumpak II, merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad);

 

10.Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai tanah objek sengketa, seolah-olah tanah objek sengketa merupakan tanah pusaka kaumnya merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matige daad);

 

11.Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan objek perkara dari hak miliknya dan/atau hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya dan menyerahkannya kepada Penggugat secara sukarela, dan kalau Tergugat engkar dapat dimintakan bantuan Polisi dan TNI dan/atau Alat negara lainnya;

 

12.Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan Objek Perkara kepada Penggugat terlepas dari hak dan penguasaan siapapun dan pihak manapun;

 

13.Menyatakan sah sebagai hukum Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Surantih, Nomor 80/KPTS/KAN/SRT/IX/2023 Tanggal 25 September 2023;